Bidang PBB dan BPHTB

  1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  1. mempelajari dan mengolah peraturan perundangan-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pendapatan daerah bidang PBB dan BPHTB sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
  3. menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja; d
  4. mengoordinasikan penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) di lingkungan unit kerja;
  5. merumuskan bahan penyusunan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
  6. merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pengelola pajak PBB dan BPHTB;  
  7. merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan pendaftaran dan pendataan PBB dan BPHTB, penilaian dan penetapan PBB dan BPHTB, penagihan PBB, keberatan dan banding PBB dan BPHTB, dan pengelolaan piutang PBB;
  8. memantau kegiatan pendaftaran dan pendataan, penilaian dan penetapan PBB dan BPHTB, penagihan PBB, keberatan dan banding PBB dan BPHTB, pengelolaan piutang PBB sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugasnya;
  9. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyusun bahan petunjuk pemecahan masalah;
  10. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  11. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  12. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
  13. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
  14. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.